Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Nurul Ikhsan
Kuninganpos.com, Maleber – Menyikapi dinamisnya tahun politik jelang helatan Pemilu tahun 2024, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) Kabupaten Kuningan menyiapkan sejumlah aksi program.
Dikatakan Ketua GM FKPPI Kabupaten Kuningan E. Suhendar, yang juga Kepala Desa Kutaraja, Kecamatan Maleber ini mengatakan, GM FKPPI sebagai organisasi gerakan kepemudaan penerus bangsa, memandang perlu untuk menyikapi tahun politik. Menurutnya, berdemokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu harus terus dikawal, dengan tujuan pelaksanaan Pemilu nantinya harus mampu mewujudkan demokrasi yang sejati dan sehat, serta menghasilkan keputusan politik yang mensejahterakan rakyat.
“Kami GM FKPPI Kabupaten Kuningan tentunya menyikapi tahun politik Pemilu 2024 dengan langkah pertama melakukan konsolidasi organisasi ke dalam. Selanjutnya menyiapkan aksi program untuk ambil bagian dari pesta demokrasi, yang menurut kami harus terus dikawal sejak awal, dimana sejatinya Pemilu adalah perwujudan mandat rakyat, karena kedaulatan tertinggi bangsa ini ada di tangan rakyat,” kata Suhendar saat ditemui Jurnalis Kuninganpos.com dari Kantor Berita Kuningan beberapa waktu lalu.
Suhendar juga menegaskan, GM FKPPI Kabupaten Kuningan tidak mentorerir setiap kecurangan atau pelanggaran dari aturan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Kami menegaskan, GM FKPPI Kabupaten Kuningan tidak mentorerir adanya pelanggaran, apalagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu itu sendiri yang telah diberi mandat dan amanah oleh rakyat untuk bekerja profesional, taat aturan, dan independen,” tandas Suhendar.
Salah satu yang disoroti oleh GM FKPPI Kabupaten Kuningan, ungkap Suhendar, adanya kecurangan dalam pemilihan personil perangkat pelaksana pemilu di tingkat kecamatan hingga desa.
“Bagaimana bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas, berkeadilan dan independen, jika dalam proses pemilihan personil pelaksana Pemilu di tingkat kecamatan hingga desa saja sudah melabrak aturan, seperti menempatkan orang-orang titipan yang berafiliasi dengan parta politik dan bacaleg. Selain itu, minimnya pengalaman personil dalam penyelenggaraan Pemilu. Ini akan jadi preseden buruk jika dibiarkan, karena akan mencederai tujuan mulia dari Pemilu itu sendiri,” tegas Suhendar.
Ditambahkan Suhendar, pihaknya dalam waktu dekat akan membentuk Satuan Tugas GM FKPPI Kabupaten Kuningan untuk Pemilu 2024.
“Melalui Satgas GM FKPPI Kuningan untuk Pemilu 2024 ini, kami akan kawal terus pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kuningan. Kami juga menghimbau agar penyelenggara Pemilu bekerja independen untuk menghasilkan keputusan politik melalui Pemilu yang pro rakyat dan mensejahterakan rakyat,” pungkasnya.
