Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Nurul Ikhsan
Kuninganpos.com, Maleber – Pesta besar demokrasi di tanah air tak lama lagi akan digelar. Pemilu tahun 2024 nanti menjadi pembuktian bangsa ini apakah mampu memilih Wakil Rakyat di DPR RI/DPD RI/DPRD dan Presiden/Wakil Presiden untuk mewujudkan mandat rakyat, yaitu membangun Indonesia yang berkeadilan, dan mensejahterakan rakyat.
Untuk menghasilkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, pendidikan politik kepada masyarakat penting untuk terus dibangun. Tentunya dengan cara-cara, dan pendekatan yang mudah diterima semua kalangan, hingga masyarakat awam di pedesaan.
BACA JUGA : Kawal Tahun Politik, GM FKPPI Kuningan Siapkan Bentuk Satgas Pemilu 2024
Hal tersebut disampaikan Ketua GM FKPPI Kuningan E. Suhendar saat diminta pandangan pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat jelang Pemilu. Apalagi di tahun politik ini, ungkap Suhendar, suara rakyat akan diperebutkan dengan berbagai cara oleh semua peserta pemilu di Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Rakyat sebagai pemilik suara dan pemilik mandat tertinggi tentu posisinya menjadi istimewa. Namun fakta yang terjadi, suara rakyat hanya sebatas dagangan saja disetiap Pemilu dan Pilkada. Rakyat dibodohi, dan sering dikecewakan oleh wakil rakyat dan pemimpin daerah yang dipilihnya. Melalui pendidikan politik, rakyat jadi tahu mana Caleg, Cabup, dan Capres yang sesungguhnya berjuang untuk daerahnya, untuk rakyatnya, bukan memperkaya diri dan golongannya, serta abai dengan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dan pemegang mandat rakyat,” tandas Suhendar kepada Kuninganpos.com dari Kantor Berita Kuningan beberapa waktu lalu.
BACA JUGA : Selalu Mangkir di Sidang, Ternyata Oknum Mantri BRI Unit Ciwaru Kabur untuk Hindari Jerat Hukum
Dikatakan Suhendar, melalui pendidikan politik, rakyat akan lebih selektif saat memilih wakilnya di DPRD dan di Pemerintahan. Selain itu, menurutnya rakyat juga akan adaftif dengan dinamisnya berdemokrasi.
“Jika pendidikan politik ini berhasil dibangun, kami yakin rakyat tidak akan memberikan suara untuk memilih wakilnya yang tidak mengenalnya secara personal, tidak memahami wilayah kerjanya (Dapil), visi dan misinya yang hanya sebatas tulisan tapi nihil pembuktian, program yang ditawarkan tidak substantif dan berkelanjutan, dan rendahnya komitmen untuk mensejahterakan rakyat. Jadi rakyat akan melek politik jika pendidikan politik mampu diwujudkan,” pungkasnya.
