Pewarta : Agus Maulani | Editor : Nurul Ikhsan
Kuninganpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan sepakat menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Pernyataan ini disampaikan langsung Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy bersama Wakil Ketua DPRD Kuningan Hj. Kokom Komariah dan Pimpinan Fraksi bersama Presiden Mahasiswa dari lima perguruan tinggi dan sekolah tinggi di gedung DPRD Kuningan, Senin (11/4/2022).
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy mengatakan, sejak Jumat kemarin memang sudah menerima surat dari Badan Ekseskutif Mahasiswa gabungan yang pada tanggal 11 April ini akan melakukan aksi demo besar terkait beberapa isu.
“Pertama, penolakan tentang perpanjangan masa jabatan Presiden, penundaan Pemilu dan lain sebagainya serta isu terkini tentang kenaikan bahan pokok masyarakat. Pada prinsipnya kami selaku pimpinan dewan siap untuk melakukan negosiasi dan diskusi dengan mahasiswa,” ujar Nuzul Rachdy.
Sepanjang tidak anarkis, lanjut Nuzul, penyampaian aspirasi atau penyampaian pendapat dimuka umum bisa di dalam ruangan karena itu dilindungi undang-undang. Jadi tidak alasan bagi jajaran DPRD untuk tidak menerima.
“Kami pun sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan fraksi untuk menerima dan diskusi. Pada dasarnya, apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa itu sama persis dengan hati nurani anggota DPRD Kuningan,” kata Nuzul.
Nuzul menegaskan, DPRD Kuningan bersama mahasiswa menolak untuk dilakukan perpanjangan jabatan Presiden, kemudian juga menolak untuk menunda Pemilu dan ini pun sebetulnya sikap Presiden Jokowi sudah sangat tegas dan jelas.
“Empat kali sekurang-kurangnya beliau menyatakan hal itu, bahkan kemarin terakhir di Istana Bogor Presiden Jokowi ini sudah melakukan rakor untuk mempersiapkan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” ujarnya.
Beliau sudah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk menyiapkan skema keuangan Pemilu.
“Saya kira kurang apalagi, bahkan minggu depan ini Presiden akan melantik KPU dan Bawaslu RI, jadi tidak ada kegamangan sama sekali bahwa Pemilu ini harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama,” katanya.
Dijelaskan Nuzul, mahasiswa menolak penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden. Pihaknya sendiri dari PDI Perjuangan tidak ada sedikitpun wacana untuk perpanjangan tiga periode.
“Jadi clear masalah ini, stabilitas harga sendiri memang harus diakui bahwa beberapa komoditas harganya memberatkan masyarakat. Tapi ini juga dipengaruhi oleh situasi global,” tuturnya.
