Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Nurul Ikhsan
Kuninganpos.com, Jakarta – Indonesia darurat pelanggaran hukum di wilayah laut, mulai dari kejahatan kemaritiman seperti illegal fishing, pembajakan sampai penyelundupan. Bahkan, beberapa sumber kejahatan di darat terjadi dari laut seperti kejahatan human trafficking atau perdagangan orang, penyelundupan narkotika, penyelundupan BBM bersubsidi, impor barang bekas, dan lainnya yang tidak saja mengancam keselamatan masyarakat, bahkan kedaulatan negara.
Pelanggaran hukum di wilayah laut juga sangat berpotensi hilangnya pendapatan negara dari sektor maritim. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai 1.338 miliar dollar AS per tahun, atau lebih dari Rp 20.000 triliun, tersebar di sektor-sektor seperti perikanan, pariwisata, pertambangan, energi, dan transportasi laut.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan berbagai kebijakan dan program pemanfaatan potensi ekonomi maritim. Salah satunya menjadikan Poros Maritim Dunia yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarpulau, pengembangan industri kelautan, dan penguatan keamanan maritim. Pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, infrastruktur yang baik dan penegakkan hukum menjadi kunci mengoptimalkan potensi ekonomi maritim Indonesia yang sangat besar.
Permasalahan penegakkan hukum di wilayah laut sendiri masih dianggap sangat lemah. Luasnya wilayah laut dan terbatasnya pengawasan masih menjadi permasalahan krusial. Tak hanya itu, masih terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum di wilayah laut, sehingga berakibat tidak tercapainya penyelesaian penanganan hukum hingga pengadilan melalui proses penuntutan oleh Kejaksaan Agung.
Praktisi hukum Laksda (Purn) Dr. Nazali Lempo, SH, MH, M.Tr Opsla, CHRMP mengungkapkan bahwa penegakkan hukum di wilayah laut menjadi bagian penting dari mewujudkan kedaulatan hukum, terlebih lagi kedaulatan bangsa dan negara. Menurut mantan Danpuspom TNI ini penegakkan hukum di wilayah laut harus menjadi prioritas. Ia menegaskan pelanggaran hukum banyak terjadi di wilayah laut dengan potensi kerugian negara yang sangat besar jika penegakkan hukum lemah.
“70% pelanggaran hukum terjadi di wilayah laut kita, di hampir semua sektor maritim. Selama ini penegakkan hukum terfokus di wilayah darat saja, sementara kita bisa menyelamatkan kekayaan negara yang sangat besar ini dari sektor maritim jika penegakkan hukumnya maksimal,” tandas mantan Oditur Jenderal TNI ini.
Menurutnya, terpenting lagi adalah penegakkan hukum di wilayah laut bisa mengamankan setiap kekayaan laut dan potensi ekonomi maritim untuk pembangunan nasional.
“Potensi ekonomi maritim kita yang ribuan triliun yang bangsa ini miliki jika dimaksimalkan penegakkan hukumnya jelas akan mendorong pembangunan nasional. Untuk itu bagaimana antar lembaga penegak hukum di laut bisa sepenuhnya sinergi, melepaskan ego sektoral untuk bersama-sama fokus dalam penegakkan hukum di wilayah laut kita tanpa ada kompromi yang sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara dan wibawa hukum negara kita di dunia internasional,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pemaksimalan penggunaan teknologi dalam penegakkan hukum di wilayah laut. Menurutnya penerapan teknologi untuk pengamanan laut bisa mendeteksi dan memetakan setiap pelanggaran dan ancaman, selain bisa membantu mengorganisir dalam penanganan penegakkan hukumnya.
“Darurat pelanggaran hukum di laut harus dihadapi dengan cara-cara extra ordinary. Selain penggunaan teknologi termutakhir, terpenting lagi adalah pembinaan sumber daya manusia, dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Ini sangat penting agar wilayah laut kita bisa terlindungi, dan usaha-usaha penegakkan hukum bisa lebih maksimal,” kata dia.
Nazali juga mengaku optimis dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto penegakkan hukum di wilayah laut menjadi program utama pemerintahannya. Latar belakang Presiden Prabowo Prabowo Subianto dari militer, menurutnya akan lebih memahami persoalan teritorial wilayah laut dan penegakkan hukumnya.
“Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sangat memperhatikan strategi pengamanan, kedaulatan dan penegakkan hukum di wilayah laut. Berlatar belakang militer dan kemampuan diplomasi yang dikuasainya tentunya beliau sangat mengetahui bagaimana seharusnya memaksimalkan setiap potensi di sektor maritim dan penegakkan hukumnya,” pungkasnya.
