Pewarta : Agus Maulani | Editor : Nurul Ikhsan
Kuninganpos.com – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, tarif angkutan umum dan nilai jual lainnya.
Tidak hanya itu, Jumat (9/9/2022) massa demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan menyinggung dengan naiknya harga BBM. Tentu harus diikuti dengan naiknya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan.
Oleh karena itu, Sarinah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kuningan, Nadia Maulida menyebutkan, kenaikan harga BBM tidak setara dengan besaran UMK Kuningan.
BACA JUGA : Demo Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Bangun Kuburan Depan Gedung DPRD Kuningan
“Kami menilai segi UMK Kuningan masih rendah dengan pendapatan per bulan Rp 1.908.102, bahkan para pekerja di Kuningan masih ada yang menerima upah jauh dari UMK Kuningan,” ujar Nadia Maulida.
Nida mengetahui, kemiskinan ekstrem di Kuningan ada penyimpangan data yang tidak diketahui. Kemungkinan Kuningan bisa masuk dalam data kemiskinan ekstrem itu dari kecilnya inflasi.
“Apalagi sekarang dengan naiknya harga BBM sangat mempengaruhi perekonomian di Kuningan, itu yang membuat Kuningan sekarang semakin tercekik dengan kemiskinan ekstrem. Dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti menaikan harga BBM dan harga lainnya bukan merupakan kebijakan yang memang menjadi akhir buah dari solusi menurut saya,” kata Nadia.
BACA JUGA : BLT BBM Bukan Solusi Tepat Atasi Dampak Kenaikan Harga
Diungkapkan Nadia, kebijakan itu hanya dirasakan untuk pemerintahnya saja. Kalau memang kebijakan itu ditujukan untuk masyarakat mungkin akan dipertimbangkan sedemikian, dampak apa yang dirasakan masyarakat ketika harga BBM naik dengan searah pertumbuhan ekonomi untuk sekelas Kuningan itu belum.
“Apalagi hal-hal yang menyangkut bantuan karena bantuan itu hanya untuk mempermudah orang mendapatkan tambahan uang. Menurut saya itu bukan menjadi hal yang tepat karena masih banyak orang yang memang membutuhkan, akan tetap penyuplaian bantuan itu tidak tepat sasaran,” jelas Nadia.
Sangat sia-sia, dikatakan Nadia, jika memang Pemkab Kuningan benar-benar keluar dari kemiskinan ekstrem. Mereka harus detail melakukan pendataan siapa saja masyarakat yang layak mendapatkan bantuan atau tidak, sampai saat ini bahwasanya masih banyak masyarakat yang tercekik dengan jerat kemiskinan tidak mendapatkan haknya, apalagi dalam bantuan.
“Masih banyak pula yang mendapat bantuan tetapi tidak sesuai dengan kondisi dalam kehidupannya, contohnya mereka status PNS masih ada yang menerima bantuan sehingga itu mencerminkan kurang akuratnya data. Kalau memang bantuan harus ada baik itu BLT maupun bansos sembako silahkan, asal perbaiki kinerja terhadap pendataan. Sehingga ketika ada bantuan bisa tersalurkan pada masyarakat yang sangat membutuhkan, saya sarankan pemerintah lakukan krosceknya itu terjun ke lapangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal,” ujarnya.
Sebab selama ini, diungkapkan Nadia, di Kuningan ini kurangnya kroscek data langsung ke lapangan. Pemerintah hanya menjadikan data admin saat itu saja, jadi data tersebut hanya sia-sia bila tidak akurat.
