Pewarta : Agus Maulani | Editor : Nurul Ikhsan
Kuninganpos.com – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa, 30 Agustus 2022 menyuarakan pendapat mengenai keresahan masyarakat terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Aksi tersebut merupakan instruksi dari PB HMI agar seluruh kadernya menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik kepada wakil rakyat secara serentak di semua wilayah Indonesia.
Dalam aksinya, HMI Cabang Kuningan memulai star dari Sekretariat di Jalan Cut Nyak Dien Cijoho Kuningan dengan cara long march atau jalan kaki menuju gedung DPRD Kabupaten Kuningan.
Aksi long march dilakukan mulai pukul 14.00 WIB dan tiba di gedung DPRD Kabupaten Kuningan sekira pukul 15.30 WIB dan masing – masing pengurus menyampaikan pendapatnya dihadapan Komisi II DPRD hingga menutup jalan.
Selain menutup jalan, HMI Kuningan juga sempat membakar ban dan tak lama. Tim anti huru hara Polres Kuningan memadamkan kobaran api menggunakan tabung Apar, pasca dimatikan mahasiswa tak terima kobaran apinya dipadamkan. Akibatnya sempat terjadi insiden saling dorong mendorong antara mahasiswa dan kepolisian.
Ketua Umum HMI Cabang Kuningan Toto Sunarto mengatakan, dalam hal ini HmI Cabang Kuningan satu suara dengan seluruh cabang yang ada di Indonesia dimana melakukan aksi serentak penolakan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.
“BBM dan listrik ini sangat urgent kebutuhan di masyarakat, artinya pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan. Apalagi usai Pandemi Covid 19 dimana masyarakat masih dalam pemulihan ekonomi, jangan sampai ekonomi kita lumpuh lagi akibat kenaikan BBM dan tarif dasar listrik,” ujar Toto Sunarto.
Dikatakan Toto, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menerapkan hasil solusi masukan dari HmI sebagai upaya masyarakat lebih baik lagi ke depan.
“Kami berharap masyarakat Kuningan bisa merasakan atas kebijakan pemerintah pusat sehingga kelas menengah ke bawah bisa mendapatkan kesejahteraan dan keadilan,” kata Toto.
Ketua Komisi II DPRD Mohamad Apip Firmansyah mengatakan, hal – hal yang menjadi keresahan masyarakat atas rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik telah disampaikan oleh mereka.
“Kami disini sudah menerima aktivis HmI berikut tiga tuntutan dan lima rekomendasi solusi, tentunya kami di komisi II akan membuat nota komisi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan oleh pimpinan akan dikirimkan ke DPR,” ujar Mohamad Apip Firmansyah.
Apip menyebutkan, secara menyeluruh terkait rencana kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik karena kebijakannya bukan di tingkat daerah.
“Kami menilai jika harga BBM dan tarif dasar listrik dinaikan tentu banyak pihak kalangan masyarakat akan terkena dampak, oleh karena itu. Kami memohon pemerintah pusat untuk mengkaji secara detail baik buruknya, bisa menjadi solusi atau tidak bagi masyarakat,” kata Apip.
Apalagi setelah Pandemi Covid 19, lanjut Apip, masyarakat mulai melakukan pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan pemerintah memiliki solusi lain yang bisa menjawab keresahan masyarakat selain menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik.
“Mudah-mudahan manfaat ini bisa dirasakan oleh kita semua, kalau secara analisisnya itu berdasarkan atau tidak berdasarkan asas kemanusiaan. Tentu kami menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik karena semua sektor bisa terdampak jika tetap dinaikkan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II Saw Tresna Septiyani mengatakan, pihaknya memahami dengan rencana kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.
“Pada dasarnya kami di DPRD merasakan keresahan masyarakat dan tentu saja kami menganalisa terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Artinya apa, kami meminta pemerintah pusat untuk bisa mempertimbangkan kembali karena dinaikkannya harga BBM bisa menurunkan segala sektor termasuk daya beli menurun, harga kebutuhan pokok akan naik, dan akan berdampak ke seluruh sektor,” ujar Saw Tresna Septiyani.
Dikatakan Saw, para pelaku UMKM, sopir angkot, ojek, transportasi online akan terkena dampak akibat kenaikan harga BBM ini. Lantas, lebih jauh apabila daya beli, barang – barang naik, konsumsi menurun dan berdampak pada ekonomi. Otomatis kemiskinan dan pengangguran akan meningkat kembali.
“Sejujurnya dari hati paling dalam, saya sarankan pemerintah pusat untuk memikirkan kembali dampak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik ini,” kata Saw.
