Pewarta : Agus Maulani | Editor : Nurul Ikhsan
Kuninganpos.com – Peristiwa yang sudah terjadi kemarin di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Kuningan dengan adanya insiden banting meja hingga membuat kacanya pecah benar-benar diluar nalar Ketua Fraksi Gerindra Bintang Toto Tohari.
Hal itu terjadi lantaran kecewa karena pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Badan Kehormatan (BK) tidak sesuai aturan. Pasalnya, pembentukan BK berdasarkan sistem paket bukan berdasarkan one men one vote.
“Secara pribadi saya punya tanggung jawab moral, maka perbuatan kemarin yang menyebabkan kaca meja pecah meski dengan niatan baik. Karena saya tidak ingin mendapat penilaian dari masyarakat jelek, apapun bentuknya saya bertanggung jawab dan utuhnya kembali meja seperti sediakala,” ujar Toto Tohari, Jumat (8/4/2022).
Mudah-mudahan dengan adanya dinamika, lanjut Toto, politik di Kuningan agar betul-betul berjalan dengan demokrasi sebenar-benarnya.
“Langsung diganti pada hari itu juga, saya waktu itu juga menanyakan meja rusak tidak. Hanya pecah kacanya saja, jangankan kaca yang diganti. Bila perlu saya ganti satu paket dengan mejanya langsung dari kantung pribadi karena sudah menjadi tanggung jawab moral saya,” kata Toto.
Sebetulnya peristiwa kemarin itu, dijelaskan Toto, betul-betul diluar nalar karena meluapkan kekecewaan akibat tidak diberikan ruang untuk adu argumentasi alasannya apa.
“Saya memberikan pertanyaan juga, kenapa tidak one man one vote. Padahal di Pasal 137 dijelaskan anggota AKD BK dipilih oleh anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna, sedangkan ini dibentuk melalui sistem paket,” ujarnya.
Toto menyadari, kejadian kemarin spontanitas, ini bukan ego. Kalau dirinya salah ya salah, karena kekecewaan interupsinya tidak di dengar oleh pimpinan sidang. Makanya seluruh anggota Fraksi Gerindra Bintang ditarik keluar dan spontan membanting meja.
“Saya juga ada hak untuk membela anggota. Apapun bentuknya ketika berbicara tata tertib Fraksi Gerindra harusnya mendapat tiket di AKD BK, saya kecewa apakah mereka sudah dibutakan politik. Bagi saya jika benar katakan benar, kalau salah bilang salah. Saya sebagai Ketua Fraksi akan menuntut hak karena di Tatib harus ada,” ujarnya.
Toto menegaskan, meski pembentukan AKD tidak berdasarkan one man one vote. Pihaknya tidak akan ada gugatan. “Untuk apa?,” ujarnya.
“Paling penting silahkan masyarakat bisa menilai saya salah atau benar, tapi saya ingin membesarkan demokrasi di Kuningan,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Hukum Politik dan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Abdul Haris mengatakan, melihat peristiwa kemarin di ruang paripurna gedung DPRD Kuningan ternyata Toto sendiri sudah mengakui dan menggantinya ke semula.
“Saya menilai ini tidak ada unsur lain, justru saya berharap bagaimana ke depannya anggota dewan mengedepankan aturan. Kekesalan Pak Toto dimana ada sistem pembentukan AKD tentu memiliki hak saran pendapat,” ujar Abdul Haris.
