Pewarta : Adam Gumelar | Editor : Nurul Ikhsan
Kuninganpos.com – Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi dari Fraksi Demokrat bersama Bakti Artanta dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Implementasi QRIS, Jumat (22/10/2021) bertempat di Rumah Makan Saung Ema, Kuningan.
Kegiatan sosialisasi dihadiri Bupati Kuningan Acep Purnama, sekaligus membuka kegiatan. Dalam kegiatan diikuti peserta para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan.
Dalam sambutannya, Bupati Acep mengapresiasi dilaksanakannya Sosialisasi dan Edukasi Pembayaran Implementasi QRIS. Menurutnya, saat ini sistem pembayaran sudah dilakukan secara digital.
“Saya rasa sudah saatnya kita ini sudah harus masuk dunia digitalisasi. Dalam segala hal, termasuk dunia transaksi salah satunya terkait dengan cashless atau pembayaran non tunai, ini melalui beberapa program atau aplikasi masing masing penggagas yang kita punya,” tutur Acep.
Dijelaskan Acep, Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini sudah menerapkan pembayaran dengan menggunakan aplikasi, salah satunya aplikasi QRIS.
“Apabila kita berminat kita menggunakan cashless pembayaran aplikasi ini kita harus memilih sesuatu yang baik benar dan aman, seperti QRIS, itu jelas kodenya yang dimiliki BI, dan tanpa itu semua bulshit, dan itu tidak akan terjadi transaksi baik. Maka salah satu yang cukup baik di samping mungkin aplikasi-aplikasi yang lain, ya QRIS ini. Saya mohon ada proses pembelajaran (penggunaan aplikasi QRIS),” terang Acep.
Terkait masalah pemutakhiran data penerima manfaat program bantuan, Bupati Acep mengatakan, Pemkab Kuningan terus melakukan pemutakhiran data.
“Ada, sedang kita lakukan data penerima pemanfaat. Data yang ada dinamis,” terangnya.
Perwakilan dari Bank Indonesia, Bakti Artanta mengatakan, dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi QRIS pihaknya menggandeng mitra kerja dari DPR RI yang dihadiri oleh Anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi.
“Beliau adalah mitra kami di Komisi XI DPR RI untuk mengajak edukasi mengenai QRIS, karena ini memang kami sedang meluaskan perkembangan dari pengguna QRIS, baik oleh merchant-merchant maupun oleh masyarakat supaya QRIS ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang unggul,” jelas Bakti.
Dijelaskan Bakti, Bank Indonesia mempunyai otoritas dalam sistem pembayaran secara digital.
“Kami (BI) memiliki otoritas sistem pembayaran, dan kami koordinasi dengan industri perbankan untuk mengeluarkan kanal. Kanal yang dimaksud saya, kita selama ini mengenal EDC kartu kredit atau debit, mengenal ATM, ini satu lagi ada QRIS namanya. Ini pintu masuk. Makanya ada produk industri keuangan. QRIS ini untuk kegiatan transaksi pembayaran. Tadi kalau sebelumnya ada barcode Gopay, OVO, sekarang gak perlu lagi cuma satu QRIS itu, itu bisa digunakan Gopay, OVO atau yang lain,” ungkapnya.
Ditambahkan Bakti, Bank Indonesia mentargetkan secara nasional mitra merchant sudah menggunakan aplikasi QRIS.
“Target kami secara nasional itu ada 12 juta merchant QRIS, itu yang sudah menggunakan QRIS. Dan untuk Ciayumajakuning 254 ribu QRIS, sekarang sudah memasuki 235 ribu (merchant), dan ini akan kita masifkan. Tapi bukan hanya itu, kami ingin masyarakat ikut menggunakan, selain merchant-merchant makin banyak, masyarakat atau yang lain juga menggunakan sisi demand-nya, supply kami perkuat, kami tambah tapi demand-nya harus juga meningkat, makanya kami melakukan edukasi,” ungkapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi dari Fraksi Demokrat mengatakan, dari sisi manfaat dan kemudahan penggunaan Pembayaran Non Tunai Implementasi QRIS menurutnya sudah sangat bagus.
“Program ini sangat bagus untuk edukasi kepada masyarakat, sehingga sistem pembayaran menjadi simpel, menjadi lebih mudah, tidak perlu uang tunai. Cukup sekali klik menggunakan media bank apa aja, bisa bank pemerintah, bank swasta, dan ini untuk pembayaran apa saja. Bukan konteks pembayaran bisnis saja, bahkan konteks pembayaran sosial, menyumbang kegiatan keagamaan, masjid atau yang lainnya,” ungkapnya.
Didi juga menilai, di Indonesia sudah harus menggunakan aplikasi QRIS.
“Ini membuat simpel sistem pembayaran di negeri kita. Jadi jangan sampai kita pakai sistem pembayaran milik negara asing seperti pakai Visa, Master atau yang lainya, itu hak orang ya, tapi bangsa ini punya QRIS kenapa tidak pake QRIS. Indonesia punya QRIS, kita harus bangga sejak tahun 2019 dengan di dukung DPR juga membuat simpel pembayaran,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrasi (FKKGD) Kabupaten Kuningan, Dadi Suryadi mengatakan, FKKGD mendukung penggunaan aplikasi QRIS. Ia juga mendorong pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kuningan menggunakan aplikasi yang memudahkan mitra usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran.
“Diharapkan nanti pelaku UMKM yang ada di kita itu bisa menggunakan QRIS, karena pembayaran QRIS itu semacam transfer tanpa biaya, jelas itu bisa menguntungkan para pelaku UMKM tidak sulit untuk melakukan pembayaran tunai, jadi tinggal scan di aplikasi tersebut,” terangnya.
Disampaikan Dadi, FKKGD mengambil peran dalam membantu pendampingan UMKM dan IKM di Kuningan, termasuk pihaknya mendorong agar sosialisasi dan edukasi aplikasi pembayaran QRIS terus diberikan secara simultan kepada para pelaku usaha.
“Sosialisasikan kepada para UMKM agar mereka nanti pembayaran tidak repot-repot melakukan pembayaran tunai,” pungkasnya.
